Alasan-Alasan Penetapan Berbasis “Ijab Qobul” Yogyakarta

Alasan-Alasan Penetapan Berbasis “Ijab Qobul”

  1. Adanya jaminan status khusus dari pemerintah Indonesia untuk dua negara yang bersifat Kerajaan, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kepangeranan Paku Alam sebagai “imbalan” untuk bergabung dengan Negara Republik Indonesia sebagaimana tertuang pada Piagam Penetapan 19 AGustus 1945.
  2. Adanya status keistimewaan bahwa Yogyakarta adalah Daerah Istimewa Setingkat Propinsi (Bukan Propinsi) yang dipimpin oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Bukan Gubernur dan Wakil Gubernur) dengan konsep Dwi Tunggal sesuai UU No. 3 Tahun 1950.
  3. Adanya kekuasaan penuh atas Pemerintahan Dalam Negeri Yogyakarta serta Pemahamannya dari Kekuasaan-Kekuasaan lainnya di tangan Sri Sultan dan Sri Paku Alam yang dipertanggungjawabkan langsung kepada Pemerintah Pusat Negara Republik Indonesia sebagaimana tertuang pada Amanah HB IX / Paku Alam VIII – 5 September 1945

“BERGABUNG TAK BERARTI MELEBUR”

Pengawal Amanah HB IX 5 September 1945

Leaflet (selebaran) ini harap disimpan sebagai pegangan memperjuangkan keistimewaan DIY

 

Leaflet (selebaran) itu saya temukan tertempel di dinding trotoar jalan Malioboro, beberapa waktu lalu.

Ahmed Fikreatif

 

“Gajah Mati Meninggalkan Gading, Harimau Mati Meninggalkan Belang, Manusia Mati Meninggalkan Nama, Blogger Mati Meninggalkan Postingan, Jika Fikreatif mati mohon doakan ampunan”

 

 

Apa Latar Belakang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta?

Apa Latar Belakang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta?

  1. Adanya “Ijab Qobul” dimana Piagam Kedudukan 19 Agustus 1945 yang merupakan LAMARAN dari Republik Indonesia dalam hal ini oleh Ir. Soekarno sebagai Presiden kepada Sri Sultan Hamengku Buwono IX sebagai Penguasa Kerajaan Ngayogyakarto Hadiningrat telah DITERIMA dengan MAHAR yang tertuang dalam Amanah Sri Sultan Hamengku Buwono IX pada 5 September 1945. Baca lebih lanjut

Jogja Istimewa ?

 

Source: Klik Pada Gambar (Antobilang)
Source: Klik Pada Gambar (Antobilang)

Jogja Istimewa

AMANAT

SRI PADUKA INGKENG SINUWUN KANGDJENG SULTAN

Kami Hamengku Buwono IX, Sultan Negeri Ngajogjakarta Hadiningrat menjatakan:

  1. Bahwa Negeri Ngajogjakarta Hadiningrat jang bersifat keradjaan adalah daerah istimewa dari Negara Republik Indonesia.
  2. Bahwa kami sebagai Kepala Daerah memegang segala kekuasaan dalam Negeri Ngajogjakarta Hadiningrat, dan oleh karena itu berhubung dengan keadaan pada dewasa ini segala urusan pemerintahan dalam Negeri Ngajogjakarta Hadiningrat mulai saat ini berada ditangan kami dan kekuasaan-kekuasaan lainnja kami pegang seluruhnya.
  3. Bahwa perhubungan antara Negeri Ngajogjakarta Hadiningrat dengan Pemerintah Pusat Negara Republik Indonesia, bersifat langsung dan Kami bertanggung djawab atas Negeri Kami langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Kami memerintahkan supaja segenap penduduk dalam Negeri Ngajogjakarta Hadiningrat mengindahkan Amanat Kami ini.

Ngajogjakarta Hadiningrat, 28 Puasa Ehe 1876 atau 5-9-1945

HAMENGKU BUWONO IX Baca lebih lanjut

%d blogger menyukai ini: