19 Desember 1948, Latar Belakang Hari Bela Negara


Tanggal 19 Desember 1948 pada waktu subuh, militer Belanda melakukan serangan ke semua wilayah Republik Indonesia (RI) di Jawa dan Sumatera, termasuk ke Yogyakarta, ibukota RI pada saat itu. Sejarah Indonesia mengenal peristiwa ini sebagai Agresi Militer Belanda II sedangkan Belanda menamakan serangan ini sebagai “Aksi Polisional”. Agresi Militer Belanda ini menegaskan pelanggaran Belanda atas Persetujuan Renville. Dalam waktu singkat, ibukota Republik Indonesia Yogyakarta jatuh.

Mendapat serangan tak terduga di pagi buta membuat Pemerintah RI rapat kabinet mendadak dan darurat. Militer Indonesia di bawah pimpinan Jenderal Soedirman mengajak Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta untuk meninggalkan ibukota bersama militer berjuang bergerilya bersama rakyat. Namun Presiden dan Wakil Presiden memutuskan tetap di dalam kota.

Di tengah situasi kritis RI, Presiden dan Wakil Presiden mengirimkan surat kawat berisi mandat kepada Syafruddin Prawiranegara di Bukittinggi untuk membentuk kabinet pemerintahan darurat sekaligus mengambil penuh pemerintahan pusat RI. Pemerintahan Syafruddin ini kemudian dikenal dengan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI).

Akibat agresi militer Belanda tangal 19 Desember 1948, para pemimpin republik yang berada di Yogyakarta ditangkap dan dibawa ke luar Jawa. Militer Indonesia ke luar kota Yogyakarta mempertahankan republik melalui perang gerilya bersama rakyat. Pemerintahan sipil republik Indonesia berpindah pada PDRI. Belanda mengumumkan ke dunia internasional bahwa RI sudah bubar karena pemimpinnya sudah menyerah dan ditahan.

Walaupun secara resmi kawat Presiden Soekarno belum diterima, tanggal 22 Desember 1948, sesuai dengan konsep yang telah disiapkan, maka dalam rapat tersebut diputuskan untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), dengan susunan sebagai berikut:

  • Mr. Syafruddin Prawiranegara, Ketua PDRI/Menteri Pertahanan/ Menteri Penerangan/Menteri Luar Negeri ad interim
  • Mr. T. M. Hassan, Wakil Ketua PDRI/Menteri Dalam Negeri/Menteri PPK/Menteri Agama,
  • Mr. Sutan Mohammad Rasjid, Menteri Keamanan/Menteri Sosial, Pembangunan, Pemuda,
  • Mr. Lukman Hakim, Menteri Keuangan/Menteri Kehakiman,
  • Ir. Mananti Sitompul, Menteri Pekerjaan Umum/Menteri Kesehatan,
  • Ir. Indracaya, Menteri Perhubungan/Menteri Kemakmuran.

Keesokan harinya, 23 Desember 1948, Sjafruddin berpidato:

… Belanda menyerang pada hari Minggu, hari yang biasa dipergunakan oleh kaum Nasrani untuk memuja Tuhan. Mereka menyerang pada saat tidak lama lagi akan merayakan hari Natal Isa AS, hari suci dan perdamaian bagi umat Nasrani. Justru karena itu semuanya, maka lebih-lebih perbuatan Belanda yang mengakui dirinya beragama Kristen, menunjukkan lebih jelas dan nyata sifat dan tabiat bangsa Belanda: Liciknya, curangnya, dan kejamnya.

Karena serangan tiba-tiba itu mereka telah berhasil menawan Presiden, Wakil Presiden, Perdana Menteri, dan beberapa pembesar lain. Dengan demikian, mereka menduga menghadapi suatu keadaan negara republik Indonesia yang dapat disamakan dengan Belanda sendiri pada suatu saat negaranya diduduki Jerman dalam Perang Dunia II, ketika rakyatnya kehilangan akal, pemimpinnya putus asa dan negaranya tidak dapat ditolong lagi.

Tetapi kita membuktikan bahwa perhitungan Belanda itu sama sekali meleset. Belanda mengira bahwa dengan ditawannya pemimpin-pemimpin kita yang tertinggi, pemimpin-pemimpin lain akan putus asa. Negara RI tidak tergantung kepada Sukarno-Hatta, sekalipun kedua pemimpin itu sangat berharga bagi kita. Patah tumbuh hilang berganti.

Kepada seluruh Angkatan Perang Negara RI kami serukan: Bertempurlah, gempurlah Belanda di mana saja dan dengan apa saja mereka dapat dibasmi. Jangan letakkan senjata, menghentikan tembak-menembak kalau belum ada perintah dari pemerintah yang kami pimpin. Camkanlah hal ini untuk menghindarkan tipuan-tipuan musuh.

Sejak itu, PDRI menjadi musuh nomor satu Belanda. Tokoh-tokoh PDRI harus bergerak terus sambil menyamar untuk menghindari kejaran dan serangan Belanda.

Mr. T.M Hasan yang menjabat sebagai Wakil Ketua PDRI, merangkap Menteri Dalam Negeri, Agama, Pendidikan dan Kebudayaan, menuturkan bahwa rombongan mereka kerap tidur di hutan belukar, di pinggir sungai Batanghari, dan sangat kekurangan bahan makanan. Mereka pun harus menggotong radio dan berbagai perlengkapan lain. Kondisi PDRI yang selalu bergerilya keluar masuk hutan itu diejek radio Belanda sebagai Pemerintah Dalam Rimba Indonesia.

Sjafruddin membalas:

Kami meskipun dalam rimba, masih tetap di wilayah RI, karena itu kami pemerintah yang sah. Tapi, Belanda waktu negerinya diduduki Jerman, pemerintahnya mengungsi ke Inggris. Padahal menurut UUD-nya sendiri menyatakan bahwa kedudukan pemerintah haruslah di wilayah kekuasaannya. Apakah Inggris jadi wilayah kekuasaan Belanda? Yang jelas pemerintah Belanda tidak sah.

PDRI menjadi penyelamat kedaulatan RI. PDRI menjadi bukti monumental aksi bela negara RI dari upaya Belanda kembali menjajah bangsa Indonesia. PDRI menjadi mata rantai sejarah RI yang sempat hilang selama beberapa bulan dalam upaya mempertahankan kedaulatan.

Setelah Perjanjian Roem-Royen (perjanjian yang inti isinya adalah penyerahan kedaulatan kepada Indonesia secara utuh dan tanpa syarat sesuai perjanjian Renville pada 1948), salah satu pemimpin republik dari Masyumi, M. Natsir meyakinkan Prawiranegara untuk datang ke Jakarta menyelesaikan dualisme pemerintahan RI, yaitu PDRI yang dipimpinnya, dan Kabinet Hatta, yang secara resmi tidak dibubarkan.

Diadakan sidang antara PDRI dengan Presiden Sukarno, Wakil Presiden Hatta serta sejumlah menteri kedua kabinet. Pada sidang tersebut, Pemerintah Hatta mempertanggungjawabkan peristiwa 19 Desember 1948. Wakil Presiden Hatta menjelaskan 3 soal, yakni hal tidak menggabungkan diri kepada kaum gerilya, hal hubungan Bangka dengan luar negeri dan terjadinya Persetujuan Roem-Royen.

Sebab utama Sukarno-Hatta tidak ke luar kota pada tanggal 19 Desember sesuai dengan rencana perang gerilya, adalah berdasarkan pertimbangan militer, karena tidak terjamin cukup pengawalan, sedangkan sepanjang yang diketahui dewasa itu, seluruh kota telah dikepung oleh pasukan payung Belanda. Lagi pula pada saat yang genting itu tidak jelas tempat-tempat yang telah diduduki dan arah-arah yang diikuti oleh musuh. Dalam rapat di istana tanggal 19 Desember 1948 antara lain KSAU Suaryadarma mengajukan peringatan pada pemerintah, bahwa pasukan payung biasanya membunuh semua orang yang dijumpai di jalan-jalan, sehingga jika mereka ke luar maka haruslah dengan pengawalan senjata yang kuat.

Pada sidang tersebut, secara formal Syafruddin Prawiranegara menyerahkan kembali mandatnya, sehingga dengan demikian, M. Hatta, selain sebagai Wakil Presiden, kembali menjadi Perdana Menteri. Setelah serah terima secara resmi pengembalian Mandat dari PDRI, tanggal 14 Juli, Pemerintah RI menyetujui hasil Persetujuan Roem-Royen, sedangkan KNIP baru mengesahkan persetujuan tersebut tanggal 25 Juli 1949.

Peristiwa agresi militer Belanda II pada 19 Desember 1948 yang kemudian melahirkan sebuah pemerintahan darurat (PDRI) inilah yang menjadi latar belakang pemerintah Indonesia (melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia pada saat itu Susilo Bambang Yudhoyono No 28 tahun 2006) menetapkan tanggal 19 Desember sebagai sebagai Hari Bela Negara. Penetapan Hari Bela Negara ini dimaksudkan untuk mendorong semangat kebangsaan dalam bela negara dalam rangka mempertahankan kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.

****

Catatan pinggir:

Tulisan singkat ini saya susun setelah adanya tanggapan yang saya nilai negatif dari salah seorang anggota group WhatsApp yang saya ikuti terhadap Hari Bela Negara sesudah saya share file pdf Sambutan/Amanat Presiden Joko Widodo dalam Hari Bela Negara tanggal 19 Desember 2018.

“Ini benar2 peringatan hari yg absurd!” katanya.

“Bela negara dari apa dan siapa? Moment tanggalnya dinisbatkan pada kejadian/peristiwa apa?” tanyanya.

“Apa urgensinya? Dan apa moment monumental yg dikenang?” tambahnya.

“Perayaan hari yg aneh!” pungkasnya.

Saya menduga, ia bersikap demikian barangkali karena ia menduga Hari Bela Negara adalah perayaan hari rekaan atau mengada-ada atau baru ada di jaman Presiden Joko Widodo. Padahal, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dia sendiri, dia tinggal meluangkan beberapa menit waktu untuk googling dan saya yakin akan mendapat jawabannya sendiri tanpa perlu berkomentar keras tetapi tidak pas. Terlepas dari itu, semoga tulisan ini bisa menjadi jawaban alternatif bagi banyak orang yang mungkin menanyakan hal yang sama, apa dan kenapa ada Hari Bela Negara?

Satu Tanggapan

  1. terima kasih artikel y bagus banget info y menarik bermanfaat sekali buat di baca

Tinggalkan Balasan ke Jual aksesoris handphone dan komputer yang berkualitas dan murah Batalkan balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: