Kalau Indonesia Negara Islam, Tarif “Pajak” Ngga Segede Ini


pajak*KALAU INDONESIA NEGARA ISLAM, TARIF “PAJAK” NGGA SEGEDE INI*

Saya dapat simulasi perhitungan ini dari Twitter di antara tagar2#SayaBayarPajak yang jadi trending topic di Twitter. Mudahnya yang saya pahami, jika Anda punya penghasilan sebesar Rp600juta selama setahun. Maka pajak penghasilan (PPh) yang wajib dibayarkan singkatnya sebesar Rp125juta, atau sekitar 20%. Perhitungannya ada di gambar.

Menurut Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh, tarif perhitungannya seperti ini:
sampai dengan Rp50juta sebesar 5%
di atas Rp50juta s.d. Rp250juta sebesar 15%
di atas Rp250juta s.d. Rp500juta sebesar 25%
di atas Rp500juta sebesar 30%

Demikian kira-kira gambaran tarif Pajak yang harus dikeluarkan seorang rakyat kepada negara (Indonesia) yang berpenghasilan Rp600juta selama setahun. Nah, kalau seandainya Indonesia ini negara Islam, maksudnya negara yang menjadikan dan menerapkan Syariat Islam sebagai dasar negara (baca: Khilafah gtu lah), maka jika penghasilan salah seorang rakyatnya sebesar Rp600juta, kalau uang tersebut bener-bener sudah dimiliki selama 1 tahun (mencapai haul), maka “Pajak” (baca: Zakat) nya hanya Rp15.000.000. Perhitungannya, total harta dikalikan (x) 2,5%. CMIIW.

Secara ringkas, tarif perhitungan “Pajak” (baca: Zakat) di dalam konsepsi negara Islam, tarifnya hanya 2,5% dari harta total yang sudah dimiliki selama setahun. Itupun harus mencapai nishab. Nishab adalah jumlah batasan kepemilikan seorang Muslim selama satu tahun untuk wajib mengeluarkan zakat. Nishab adalah 20 dinar (atau setara dengan 85 gram emas murni) dan perak adalah 200 dirham (setara dengan 672 gram perak). Artinya bila seseorang telah memiliki harta sebesar minimal 20 dinar atau perak 200 dirham dan sudah setahun, maka ia telah terkena wajib zakat, yakni sebesar 2,5 %. Kalau harta belum mencapai nishab, TIDAK WAJIB zakat.

Dengan demikian, secara kasar, tarif Pajak yang *WAJIB* dikeluarkan oleh seorang rakyat yang hidup di negara Indonesia yang berdasarnegarakan Syariat Islam jauh lebih murah dibandingkan dengan tarif di negara Indonesia yang saat ini.

Lalu apakah Islam mengenal istilah Pajak? Menurut M. Fuad Nasar (Wakil Sekretaris BAZNAS dan Kasubdit Pengawasan Lembaga Zakat), pajak dalam pengertian umum disebut *dharibah.* Sementara menurut KH. A. Cholil Ridwan, Lc, istilah Pajak yang berkembang seperti dewasa ini tidak dikenal dalam Islam. Namun demikian, Cholil Ridwan mengatakan istilah *dharibah* dikenal, yaitu harta yang diwajibkan Allah SWT kepada kaum Muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, *pada saat kondisi di Baitul Mal tidak ada harta/uang*.

Sebagian orang mengatakan, di zaman Khilafah, pajak dikenal dengan istilah lain seperti Kharaj, Usyur, Jizyah dll. Akan tetapi, istilah-istilah lain itupun maknanya jauh berbeda dengan istilah Pajak yang berkembang saat ini. Misalnya antara lain:

1. *Kharaj* adalah hak kaum muslimin atas tanah yang ditaklukkan dari orang non-Muslim, baik melalui peperangan maupun melalui jalan damai.
2. *Ghanimah* adalah segala sesuatu yang dikuasai oleh kaum muslim dari harta orang non-muslim melalui peperangan.
3. *Jizyah* adalah kewajiban yang dibebankan kepada penduduk non muslim yang tinggal di Negara Ialam sebagai pengganti biaya pelindungan atas hidup, property dan kebebasan untuk menjalankan agama mereka.
4. *Usyur* merupakan pungutan sepersepuluh dari harta yang diperdagangkan ketika seorang pedagang melintasi perbatasan suatu Negara. Jika ia muslim maka ia akan dikenakan sebesar 2,5% dari total barang yang dibawanya. Jika ahl zimmah, dikenakan tarif sebesar 5%. Jika kafir harbi, dikenakan tarif sebesar 10%.
5. *Fa’i* adalah segala sesuatu yang dikuasai kaum muslim dari harta orang kafir tanpa peperangan
6. *Wakaf* adalah penyerahan hak milik atas materi benda untuk tujuan menyedekahkan manfaat atau faedahnya kepada umat (negara)

Singkat kata, karena Indonesia bukan negara yang berdasarnegarakan Syariat Islam, maka suka tidak suka, mau tak mau, kita harus rela membayar kewajiban Pajak sesuai tarifnya kepada negara. Jadi, pilih Pajak atau Zakat? Pilih konsep kapitalis atau syariat? Sekarang kita belum bisa memilih. 😀 hehehe

Tulisan ini sebelumnya sudah dituliskan di sini.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: