Pro-Kontra Full Day School


Tabel PendidikanBelum genap 1 bulan menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy membuat sebuah gagasan atau wacana yang dibuka ke publik, yaitu Full Day School (FDS). Tak perlu waktu lama, gagasan itu pun menuai polemik dan pro-kontra di masyarakat. Hal sama pula yang terjadi saat isu ini penulis bagi di beberapa group Whatsapp.

Dari sejumlah group Whatsapp, mereka yang menyatakan setuju dengan ide dan gagasan itu mensyaratkan dalam FDS tidak ada Pekerjaan Rumah (PR), tidak diberlakukan secara seragam di seluruh Indonesia. Tapi cukup di kota-kota besar saja yang orangtuanya kebanyakan sama-sama kerja. Sebagian lain setuju gagasan FDS dengan pertimbangan “daripada anak di rumah sama pembantu atau main-main tanpa arah sebelum orang tua pulang dari kerja”. Ada juga yang setuju dengan gagasan itu karena mereka merasa sekolah FDS mampu memberikan hasil pendidikan yang lebih baik. Baik dari sisi akhlak, perilaku, akademik, atau bakat.

Sementara mereka yang tidak setuju mengemukakan alasan-alasan a.l.:
1. Murid dikhawatirkan mengalami stress
2. Murid kemungkinan besar kekurangan waktu bersama orangtua
3. Akan semakin membuat orang tua lepas tanggungjawab
4. Belum semua guru dan sekolah punya fasilitas memadai
5. Anak butuh istirahat di rumah,
6. Anak butuh bermain dengan teman-teman di luar
7. Anak butuh butuh kegiatan di luar yang tidak bisa dipenuhi di sekolah (les renang, karate, biola, melukis, bahasa asing, olahraga, dll) sesuai potensi dan bakat anak.

Wacana FDS yang digagas Mendikbud itu juga direspon sejumlah kepala daerah. Wagub Jawa Barat meminta agar wacana itu dibahas lebih mendalam serta mempertimbangkan aspek kultural masing-masing daerah. Walikota Surabaya menilai agar FDS dibuat opsional, bukan kewajiban. Gubernur DIY menekankan, tambahan waktu beajar di sore hari mesti diisi aktivitas di luar mata pelajaran resmi dan bersifat menghibur seperti dolanan anak, musik, dll. Gubernur Jawa Tengah mensyaratkan agar sekolah harus menyenangkan dan tidak membuat anak tertekan atau stress. Secara umum, para kepala daerah sepakat agar wacana FDS betul dikaji mendalam terlebih dahulu.

Mewakili para guru, PLT Ketua Umum PB Persatuan Guru Republik Indonesia Unifah Rosyidi menyatakan dukungannya terhadap wacana Mendikbud. “Saya rasa itu sejalan dengan rencana perbaikan jam mengajar atau tatap muka 24 jam. Itu sebenarnya anjuran baik agar anak-anak bias terhindar dari kenakalan remaja. Kegiatan-kegiatan kurang baik di lingkungan luar sekolah bisa dihindari,” katanya dikutip dari Republika.

Namun demikian, Unifah tetap meminta agar Kemendikbud menyiapkan terlebih dahulu segala sesuatunya seperti aturan, prosedur pelaksanaan, fasilitas, dan bagaimana peran gurunya. Intinya, menurut dia, wacana ini harus dikaji dulu secara mendalam sebelum benar-benar diterapkan.

Dalam pernyataan resmi yang saya kutip dari Kemendikbud, gagasan FDS bisa dibilang sebagai langkah konkret program Presiden RI Joko Widodo yang menginginkan perkuatan pendidikan karakter peserta didik.

”Merujuk arahan Presiden Joko Widodo, kita akan memastikan bahwa memperkuat pendidikan karakter peserta didik menjadi rujukan dalam menentukan sistem belajar mengajar di sekolah,” demikian disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, di Jakarta, Senin (08/08/2016).

”Full Day School ini tidak berarti peserta didik belajar seharian penuh di sekolah, tetapi memastikan bahwa peserta didik dapat mengikuti kegiatan-kegiatan penanaman pendidikan karakter, seperti mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Saat ini sistem belajar tersebut masih dalam pengkajian lebih mendalam,” ujar Mendikbud.

”Kami akan mengkaji masukan-masukan dari masyarakat, termasuk kondisi sosial dan geografis mana saja yang memungkinkan sistem belajar tersebut diterapkan. Misalnya di daerah mana saja yang orangtuanya sibuk, sehingga tidak punya banyak waktu di rumah,” jelas Mendikbud.

Menurut Mendikbud, lingkungan sekolah harus memiliki suasana yang menyenangkan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menerapkan pembelajaran formal sampai dengan setengah hari, selanjutnya dapat diisi dengan ekstrakurikuler. ”Usai belajar setengah hari hendaknya para peserta didik tidak langsung pulang ke rumah, namun dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang menyenangkan, dan membentuk karakter, kepribadian, serta mengembangkan potensi mereka,” jelas Mendikbud.

”Dengan demikian peserta didik dapat terhindar dari pengaruh-pengaruh negatif dan kontra produktif, seperti penyalahguaan narkoba, tawuran, dan sebagainya,” tutur Mendikbud.

”Peran orang tua juga tetap penting. Di hari Sabtu dapat menjadi waktu keluarga, dengan begitu komunikasi antara orangtua dan anak tetap terjaga, dan ikatan emosional juga tetap terjaga,” kata Mendikbud.

Membaca pernyatan-pernyataan resmi Mendikbud, nyaris menjawab semua kekhawatiran mereka yang tidak setuju juga tanggapan para kepala daerah. Kekhawatiran stress anak akan ditekan dengan membuat suasana sekolah yang menyenangkan. Sekolah tidak hanya pelajaran secara formal di ruang kelas tetapi juga di luar. Peran orang tua juga masih tetap ada. Kebutuhan anak-anak pada kegiatan yang sesuai bakat juga sudah dijawab oleh Mendikbud. Termasuk mengenai pemilihan geografis penerapan dan penyiapan SDM guru serta sekolahnya itu sendiri.

Namun demikian, mewakili kepentingan anak, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Asrorun Ni’am Sholeh mengingatkan bahwa kebijakan pendidikan anak yang bersifat nasional tidak bisa didasarkan pengalaman orang per orang. Pengambilan kebijakan nasional tidak boleh parsial dan tidak boleh hanya berdasar pengalaman pribadi. Dikhawatirkan, justru kebijakan yang salah akan merugikan anak itu sendiri.

Asrorun menyatakan, hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam wacana FDS yakni penambahan beban guru, penambahan biaya, penyesuaian kegiatan anak dan orang tua, orang tua yang tidak bekerja, anak yang harus membantu orang tua, dan keragaman sosial di berbagai daerah.

Cerdas atau Happy?

Sebuah data menarik penulis peroleh dari Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), sebuah organisasi yang berpusat di Paris yang secara periodik menggelar survei sedunia, salah satunya bidang pendidikan yang disebut dengan Programme for International Student Assessment (PISA). Ribuan siswa berusia 15-16 tahun diuji dalam survey tersebut. Hasilnya, Indonesia tergolong merupakan negara dengan mutu pendidikan peringkat paling rendah, yaitu ranking 64 dari 65 negara yang disurvei. Peringkat terbaik dipegang China. Survei pendidikan ini menitikberatkan pada Matematika, Sains, dan Membaca (Data selengkapnya bisa dilihat di gambar).

Negara: Poin Matematika – Poin Sains – Poin Membaca – Jam Belajar Resmi SD
China: 613 – 580 – 570 – 06.30 sd 15.00
Jepang: 536 – 547 – 538 – 08.30 sd 13.00
AS: 481 – 497 – 498 – 08.40 sd 15.15
Indonesia: 375 – 382 – 396 – 07.00 sd 12.00

Tapi di sisi lain, untuk survei kebahagiaan siswa, Indonesia justru menyabet peringkat terbaik, yaitu posisi pertama.
China: 85% (posisi 28)
Jepang: 86% (posisi 24)
AS: 78% (posisi 49)
Indonesia: 95% (posisi 1)

Dari data ini, kita dapat membaca bahwa di China, walaupun sistemnya FDS, level stress siswanya masih lebih rendah dibanding dengan di AS. Dibanding dengan Jepang yang waktu KBM nya hanya sampai jam 13.00 level stressnya juga berimbang. Namun kedua negara itu tetap mencetak kualitas anak yang tinggi.

Kemudian muncul pertanyaan sekaligus pernyataan bahwa apakah kecerdasan hanya dinilai dari pengetahuan seseorang pada Matematika, Sains, dan Membaca? Bukankah kecerdasan tak hanya ketiga bidang pelajaran itu. Pada titik ini, Negara punya kepentingan untuk membuat standardisasi sebuah sistem pendidikan bagi seluruh masyarakat, bukan hanya untuk satu orang atau kelompok orang. Tidak mungkin negara akan membuat suatu system pendidikan yang unik sedemikian rupa yang memberikan ribuan alternatif kepada rakyatnya yang berumur usia sekolah dasar atau menengah. Keunikan setiap anak atau manusia di Indonesia terlalu banyak bagi Negara untuk menciptakan sebuah sistem pendidikan yang bisa diterima oleh setiap keunikan anak itu.

Melihat ketidakmungkinan itu, maka di situlah mestinya peran orang tua di rumah seharusnya menjadi Madrasah (sekolah) pertama bagi anak-anaknya yang mengarahkan anak pada minat dan bakatnya masing-masing secara lebih detail. Menurut pendapat lain, di sinilah peran orang tua dalam mengarahkan anaknya hendak kemana. Sebagian orang tua menginginkan anaknya ke bidang Sains, sebagian lain mengarahkan ke bidang olahraga, bahasa, teknik, atau bahkan agama. Tentunya hal ini hanya menyangkut ranah program pribadi, bukan lagi program negara.

Dengan demikian, ketika ada pertanyaan diajukan kepada penulis apakah penulis setuju dengan wacana Mendikbud tentang FDS, maka penulis menjawab setuju dan tidak setuju. Penulis setuju dengan wacana FDS dengan syarat telah melalui kajian yang mendalam. Namun penulis tidak setuju jika kebijakan FDS diwajibkan kepada seluruh anak-anak peserta didik jika tanpa ada kajian yang mendalam terlebih dahulu yang terbukti lebih baik dari sebelumnya.

Penulis yakin, penulis dan juga Anda memiliki persepsi sendiri tentang visi misi pendidikan terhadap anak yang akan ditanamkan kepadanya. Hal itu pasti tidak lepas dari cara pandang kita, pengalaman kita, dan hal-hal lain yang melatarbelakangi prinsip-prinsip hidup kita masing-masing yang berbeda-beda. Jadi, diberlakukan FDS atau tidak nantinya, bagi saya, tetap kita lah pemikul amanah dan tanggungjawab pendidikan anak paling utama dan pertama. Salam.

Iklan

Satu Tanggapan

  1. Reblogged this on “sometimes words are much sharper than swords”.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: