Apa Latar Belakang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta?


Apa Latar Belakang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta?

  1. Adanya “Ijab Qobul” dimana Piagam Kedudukan 19 Agustus 1945 yang merupakan LAMARAN dari Republik Indonesia dalam hal ini oleh Ir. Soekarno sebagai Presiden kepada Sri Sultan Hamengku Buwono IX sebagai Penguasa Kerajaan Ngayogyakarto Hadiningrat telah DITERIMA dengan MAHAR yang tertuang dalam Amanah Sri Sultan Hamengku Buwono IX pada 5 September 1945.
  2. Amanah SRI SULTAN HAMENGKU BUWONO IX, 5 September 1945

Bahwa Negeri Ngayogyakarto Hadiningrat yang bersifat Kerajaan adalah Daerah Istimewa dari Negara Republik Indonesia.

Bahwa kami sebagai Kepala Daerah memegang segala kekuasaan dalam Negeri Ngayogyakarto Hadiningrat dan oleh karena itu berhubung dengan keadaan pada dewasa ini segala urusan Pemerintahan dalam Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat mulai saat ini berada di tangan Kami dan kekuasaan-kekuasaan lainnya Kami Pegang seluruhnya.

Bahwa perhubungan antara negeri Ngayogyakarta Hadiningrat dengan Pemerintah Pusat Negara Republik Indonesia,bersifat langsung dan Kami bertanggungjawab atas Negeri Kami langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Kami memerintahkan supaya segenap penduduk dalam Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat mengindahkan Amanah Kami ini.

  1. Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 merupakan “IKATAN” yang berupa Status Keistimewaan DIY menjadi bukti diterimanya “MAHAR” yang berupa Amanah Sri Sultan Hamengku Buwono IX, 5 September 1945 oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Pengawal Amanah HB IX, 5 September 1945

Leaflet (Selebaran) ini harap disimpan sebagai pegangan memperjuangkan keistimewaan DIY

Leaflet (selebaran) itu saya temukan tertempel di dinding trotoar jalan Malioboro, beberapa waktu lalu. 

Ahmed Fikreatif

“Gajah Mati Meninggalkan Gading, Harimau Mati Meninggalkan Belang, Manusia Mati Meninggalkan Nama, Blogger Mati Meninggalkan Postingan, Jika Fikreatif mati mohon doakan ampunan”

Iklan

3 Tanggapan

  1. @ fikri: wah benar2 pemerintah sekarang sudah melupakan sejarah …kalau memang mahar …kenapa harus dipermasalahkan …sudah selesai ini mah ,…pemerintah benar2 melupakan sejarah…

  2. Kunjungi web flash saya juga yah. http://tiger.web.id

  3. Sultan meminpin sendiri lembaga luar istana, yang terdiri dari beberapa Paniradya yang dipimpin oleh Bupati . Daerah di sekitar istana dibagi menjadi lima kabupaten yang administrasi lokalnya dipimpin oleh Bupati . Setelah kemerdekaan, sebagai konsekuensi integrasi Kesultanan pada Republik , status dan posisi serta administrasi Kesultanan dijalankan berdasar peraturan Indonesia . Kesultanan diubah menjadi daerah administrasi khusus dan Sultan menjadi Kepala Daerah Istimewa. Kesultanan menjadi bagian dari republik modern.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: