[Tinjauan (sok) Kritis] Penerjemah Tersumpah – Sworn Translator



Sering dengar istilah penerjemah tersumpah? Kupikir kawan-kawan dan sobat-sobat blogger pasti sudah pernah dengar istilah itu. Aku sendiri pertama kali mendengar istilah itu saat membaca-baca iklan-iklan baris di sebuah surat kabar nasional. Waktu itu aku masih SMA. Kupikir waktu itu, seorang penerjemah memang harus tersumpah atau disumpah terlebih dahulu sebelum yang bersangkutan berprofesi sebagai penerjemah. Anggapan itu kemudian masih terus mengiang dalam memoriku.

Pada sebuah kesempatan, Allah mengizinkanku kuliah di Fakultas Sastra sebuah universitas negeri di Jawa Tengah. Dan aku pun memilih masuk di jurusan bahasa Inggris. Di perkuliahan, aku memperoleh pengajaran dan pelajaran penerjemahan mulai dari teori sampai praktek-prakteknya. Penerjemahan teks-teks umum, narasi, cerpen, dokumen-dokumen, surat-surat legal, surat-surat bisnis, dan lain-lainnya adalah makanan sehari-hari setiap kali kuliah Penerjemahan. Namun anehnya, aku tak memperoleh penjelasan seputar adanya “Penerjemah tersumpah”.

Ternyata, Penerjemah Tersumpah / Sworn Translator di Indonesia sebetulnya adalah profesi seorang penerjemah yang melakukan pekerjaan penerjemahan secara ekstra hati-hati guna menghasilkan hasil terjemahan yang tidak menyimpang dari makna yang dimaksud dalam bahasa sumber (source language). Selain itu, mereka juga harus menjaga kerahasiaan dokumen yang diterjemahkan karena dokumen tersebut berisikan informasi-informasi penting yang bersifat sangat rahasia dan bermakna vital bagi pemilik dokumen tersebut. Dalam pengertian lain yang sedikit berbeda, Penerjemah Tersumpah disebut untuk menyebut kepada seorang penerjemah teks hukum.

Lantas, muncul pertanyaan di kepala kawan-kawan mahasiswa sastra (terutama Inggris) tentang bagaimana memperoleh sertifikat “Penerjemah Tersumpah” tersebut -kalaupun ada. Selanjutnya, siapakah yang berwenang untuk mengeluarkan sertifikasi “tersumpah” tersebut ? Atau siapakah yang akan menyumpah? Pertanyaan-pertanyaan seputar itu ku yakin muncul di kepala para mahasiswa sastra yang mengambil fokus bidang studi penerjemahan. Dan bagaimana jika kita menjadi penerjemah yang tak tersumpah ? Bolehkah kita menjadi penerjemah tanpa tersumpah?

Sementara, bagi masyarakat atau konsumen jasa penerjemahan pun akan mempertanyakan hal yang hampir sama pula. Dan tak salah pula jika seorang pelanggan atau masyarakat bertanya apakah kualitas penerjemah terumpah dijamin lebih baik daripada kualitas terjemahan penerjemah yang tak tersumpah?

Singkatnya, diketahui bahwa predikat Penerjemah Tersumpah diberikan apabila calon penerjemah atau seseorang telah mengikuti Ujian Kualifikasi Penerjemah (UKP) yang diselenggarakan oleh Lembaga Bahasa Internasional Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia (LBI-FIBUI). Mereka yang dapat mengikuti UKP adalah pemilik Kartu Tanda Penduduk (KTP) wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Selanjutnya, calon penerjemah tersumpah ini akan diambil sumpahnya atau dilantik oleh Gubernur DKI Jakarta atau pejabat yang ditunjuknya. Penerjemah tersumpah dikukuhkan melalui Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta.

Muncul pertanyaan, atas dasar apa Lembaga Bahasa Internasional Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia menjadi lembaga yang berwenang menyatakan seorang penerjemah tersumpah atau tidak. Dan muncul juga pertanyaan kritis, mengapa pula Gubernur DKI Jakarta lah yang mengesahkan dan mengukuhkan sumpah si penerjemah tersumpah dengan SK-nya? Adakah dasar legal formal yang melandasi kewenangan kedua lembaga itu dalam memberikan sertfikasi “Tersumpah” kepada seorang penerjemah.

Bagiku, cukup menjadi dasar alasan untuk mengkritisi peristilahan “Penerjemah Tersumpah” yang ada di Indonesia yang seringkali dianggap sebagai satu-satunya orang yang sah secara hukum / legal untuk menerjemahkan teks-teks atau dokumen-dokumen tertentu. Logika paling sederhananya adalah kenapa peristilahan itu hanya ditujukan untuk warga ber-KTP Jadebotabek saja. Ketentuan ini setidaknya menjadi sebuah pertanyaan besar bagi masyarakat tentang alas legal formal sertifikasi tersebut. Ketika instansi-instansi pemerintah atau lembaga-lembaga lainnya membuat syarat bahwa sebuah terjemahan harus diterjemahkan oleh seorang penerjemah tersumpah, -menurutku bukanlah sebuah tindakan dan kebijakan yang adil jika syarat untuk memperoleh sertfikat “Penerjemah tersumpah” sangat terbatas.

Terlebih lagi, berdasarkan pengalamanku mengkritisi dan melihat kualitas hasil terjemahan para “Penerjemah Tersumpah” yang membuktikan diri dengan adanya cap “tersumpah” segala atas teks-teks yang diterjemahkan, jauh dari kesan akurat, rapi, dan bagus. Jika kubandingkan dengan kualitas para penerjemah-penerjemah daerah (di luar DKI Jakarta) yang “Tak Tersumpah” yang sering kumintai pertolongan untuk menerjemahkan teks-teks dan dokumen-dokumen tertentu justru memiliki kualitas dan keakuratan terjemahan yang lebih baik daripada para penerjemah tersumpah yang sering digunakan oleh perusahaan tempat ku bekerja. Ketika aku menawarkan kepada perusahaan agar menggunakan hasil penerjemahan kawan-kawan penerjemah yang ku kenal (sebagian besar bukan Penerjemah Tersumpah namun memiliki jam terbang menerjemahkan yang sangat tinggi dengan kualitas yang bagus) terkendala oleh status mereka yang bukanlah seorang “Penerjemah Terjemah”. Menurut para ‘bos-bos’ ku, pemerintah dan aturan menyaratkan penerjemahan harus menggunakan penerjemah tersumpah. Huft…………. (Cape deh…)

Melihat fenomena yang menurut kacamataku sangat tidak adil dan sarat diskriminatif dalam persoalan penerjemah tersumpah dan tidak ini, agaknya perlu adanya langkah yang ditempuh oleh pemerintah pusat melalui organ-organ tertentunya membuat legal formal yang tepat secara hukum mengenai aturan penerjemah ini. Hingga hari ini, aku melihat profesi penerjemah bukanlah seperti profesi dokter, akuntan, notaris, advokat, atau psikolog yang memang secara legal-nya (sejauh yang kuketahui) tidak cukup dengan merampungkan gelar sarjana di bidangnya saja, namun yang bersangkutan harus menempuh sekolah atau pelatihan profesi tertentu. Dan profesi-profesi itu memang harus diperoleh dengan cara seperti itu baik kita di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi atau wilayah-wilayah lainnya di Indonesia. Aturannya jelas dan terang. Sementara untuk penerjemah tersumpah, boleh dikata tidak memiliki dasar legal yang kuat (kalau tidak mau disebut tidak ada) untuk dibedakan dengan penerjemah yang tidak tersumpah.

Kesimpulannya menurutku adalah bahwa status seorang penerjemah yang telah tersumpah maupun belum tidaklah menjamin kualitas mereka terhadap suatu teks atau dokumen terjemahan. Jika salah mohon koreksi (CMIIW). Semoga tulisanku bisa sedikit menjadi sebuah informasi yang bisa diambil manfaatnya. 🙂


Sumber:

Hukumonline

Lembaga Bahasa Internasional FIB UI

Wikimu

Ahmed Fikreatif

.:: Jika Saudara / i menyukai tulisan ini, maka sekarang Anda dapat memberikan apresiasi dengan ikut memberikan donasi / kontribusi finansial ala Blogger. Jika Saudara / i membenci sebagian atau keseluruhan tulisan ini pun saya tetap mempersilakan untuk ikut memberikan donasi. Namun, jika saudara / i tidak bersedia memberikan donasi, itu pun tidak mengapa… Caranya, silakan baca link berikut ini ( klik di sini..! ) ::.

“Gajah Mati Meninggalkan Gading, Harimau Mati Meninggalkan Belang, Manusia Mati Meninggalkan Nama, Blogger Mati Meninggalkan Postingan”

Iklan

14 Tanggapan

  1. keren tulisannya…salam hangat…

    • @rumus matematika: halah,, salam dingin aja lah

  2. bagus-bagus-bagus…. 🙂

    • @farus : wew

  3. wah, nice posting mas..

    bisa jadi rekomendasi temen2 jurusan translation 🙂

    • @Ikha: iya, kasih tahu tuh mereka bhw sulit dan berliku mjd penerjemah tersumpah itu

  4. eemm,,
    bingung dengan penjelasannya, masih ga ngeh..

    • @Fara: jiah…
      besok kursus privat ya…

  5. gajinya gede gak sih?? 😛

    • @Didot: tergantung JOB nya

  6. ooooh… begitu toh.

    Jadi karena disumpah oleh om Gubernur, maka disebut penerjemah tersumpah…

    besok2 ada blogger tersumpah g ya >_<
    ntar biar saya yang nyumpahin, hahahaha….

    • @Puri: Ckakakakakakaka

      yg nyumpah Menkominfo gitu ya?

  7. Saya setuju bahwa sebaiknya lembaga akreditasi penerjemah tersumpah diselenggarakan secara nasional seperti di negara2 lain. Tapi lumayan lah daripada tidak ada sama sekali.

    Sejauh yg sy ketahui , mereka yg tinggal di luar jabodetabek juga bisa ikut akreditasi. Untuk lebih jelasnya silakan hubungi Pemda DKI, LBI-FIBUI atau penerjemah tersumpah yg berasal dari luar jabodetabek.

    Saya setuju bahwa bahwa penerjemah yg blm tersumpah pun banyak yang hebat-hebat. Yang membedakan adalah bahwa penerjemah tersumpah memiliki tanggung jawab hukum spt halnya profesi notaris, akuntan publik, dll.

    Setahu saya, penerjemah yg belum tersumpah dapat melayani penerjemahan tersumpah dengan cara melegalisasi hasil terjemahannya di Notaris/Depkeh. Tp hal ini tergantung kesepakatan dengan kliennya.

    Demikian komentar dari saya. Mudah2an dapat memberikan sudut pandang lain mengenai penerjemah tersumpah.

    Salam hangat

  8. Mau tanya nih mas.. Apakah Sworn Translator hanya ada di daerah Jakarta, Jawa Timur dan Bali saja.. Apakah ada selain diluar itu, misalnya Kalimantan.. Bagaimana bila saya memerlukan jasa Sworn Translator sedangkan saya berada di pulau Kalimantan.. Terimakasih atas info sebelumnya…

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: