Kenapa Pedagang Kaki Lima Harus Dilarang?


Pedagang Asongan Dilarang Berjualan

Pedagang asongan dan kaki lima dilarang berjualan di sepanjang area ini. Kalimat itulah yang tertulis di dalam rambu peraturan di tepi jalan protokol Mangga Dua Jakarta. Rambu larangan yang cukup besar lengkap dengan gambar gerobak yang disilang itu bisa terbaca dengan jelas dan mudah oleh setiap orang. Bahkan, yang buta huruf pun aku yakin bisa “membaca” maksud rambu itu. Namun, entah mengapa di sisi kiri – kanan rambu itu bertebaran puluhan pedagang asongan dan kaki lima lengkap dengan gerobak-gerobaknya. Mungkin inilah sekali lagi bukti ungkapan “Peraturan Dibuat Adalah Untuk Dilanggar”. 😀

Di Indonesia secara umum, aku yakin bayak sekali rambu-rambu peringatan atau larangan-larangan serupa yang hanya menjadi lip service belaka dan sering dilanggar, minimal disiasatin. Aku yakin anda lebih memiliki banyak contoh daripada saya. Hal seperti inilah yang membuat sekian banyak peraturan bak macan ompong dan seolah tidak berguna sama sekali. Apakah memang Peraturan dibuat untuk dilanggar semata?

Terlepas dari dilanggar atau tidaknya larangan-larangan seperti contoh pada foto di atas, yang menggelitikku adalah kenapa rambu-rambu larangan seperti itu lebih sering ditujukan dan dialamatkan kepada “wong-wong cilik”. Kenapa aku jarang, bahkan mungkin tidak pernah melihat adanya larangan-larangan yang secara langsung maupun tidak langsung ditujukan kepada orang-orang kaya dan konglomerat?

Secara umum, para pedagang asongan dan kaki lima mayoritas adalah merupakan bagian dari masyarakat yang tergolong wong cilik. Yaitu kelompok masyarakat yang hanya untuk menghidupi kehidupan sehari-hari keluarganya belum tentu bisa tercukupi dengan pendapatan finansial mereka. Pun, secara umum, rata-rata tingkat pendidikan mereka pun rendah kendatipun secara kecerdasan, aku yakin banyak diantara mereka adalah orang-orang yang hebat dan cerdas bak mutiara-mutiara hitam yang belum terasah.

Dengan latar belakang sebagaimana kusebut di atas, lapangan pekerjaan buat mereka pun secara wajar sangat sedikit tersedia untuk mereka. Kesempatan bekerja yang relatif sedikit bagi mereka ini tidak mereka ratapi dengan kesedihan karena mereka adalah orang-orang yang kreatif dan bertekad keras. Demi menghidupi keluarga, melanjutkan kepulan asap dari dapur, atau untuk biaya sekolah, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya, mereka rela untuk bekerja mengais rejeki di atas aspal jalanan, di payungi terik matahari, diselimuti debu, dan dibelai oleh tetesan air hujan.

Mereka berusaha mencari sebuah penghidupan yang halal dan berharap barokah. Mereka menghindari hidup sebagai pencuri, pencopet, atau pelacur sekalipun karena mereka masih yakin bahwa yang halal masih banyak. Kenapa harus mencari yang haram? Bahkan untuk mengemis pun, mereka masih menghindarinya karena mereka masih ingin menunjukkan bahwa mereka bisa hidup melalui “tangan-tangan” mereka sendiri.

Pertanyaanku kepada pembuat aturan larangan seperti pada foto di atas, disuruh mencari apalagi mereka ini jika mencari yang halal saja selalu dihalang-halangi bahkan dilarang? Apakah mereka hendak dipaksa untuk meninggalkan yang halal-halal itu menuju pekerjaan-pekerjaan yang haram? Kurasa, kebijakan larangan-larangan seperti itu seringkali tidak pernah dikaji secara mendalam oleh orang-orang yang pernah merasakan kehidupan jalanan seperti itu. Kebijakan larangan-larangan seperti itu seringkali hanya lahir demi menciptakan sebuah pemandangan-pemandangan indah yang semu saja.

Sering kita mendengar melalui berita, para pedagang asongan diangkut paksa ke atas truk berikut isi dagangan mereka hanya dikarenakan alasan keberadaan mereka mengganggu pemandangan mata orang-orang kaya, menghambat laju lalu lintas para pejabat dengan mobil dikawal aparat-aparat diiringi sirene yang memekakkan telinga dan ocehan mulut yang terdengar dari pengeras suara, menghambat laju mobil-mobil mewah yang takut lecet terserempet dan kotor, dan alasan-alasan yang semisalnya. Sekonyong-konyong, dibuatlah secara kilat aturan-aturan pelarangan untuk mereka beraktivitas. Pada akhirnya, orang-orang wong cilik ini pun harus kembali berpikir sendiri dan berkreasi untuk mencari penghidupan yang halal lainnya. Itupun juga jika sesudahnya mereka tidak dilarang lagi oleh para penguasa.

Alangkah lebih bijak jika sebelum aturan larangan seperti itu diwujudkan, terlebih dahulu kepada mereka diberikan sebuah solusi yang baik dan menguntungkan, minimal sama dengan apa yang mereka terima saat itu. Apa yang telah orang-orang wong cilik ini lakukan merupakan sesuatu yang baik dan halal. Bukan bermaksud untuk memojokkan mereka atau memberikan stigma negatif, aku hanya berpendapat untuk jangan menyalahkan jika perilaku kriminalitas semakin merajalela jika larangan-larangan seperti di atas semakin banyak diterbitkan karena otomatis dengan adanya larangan-larangan itu, mereka sudah tidak memiliki lagi sebuah cara halal dalam mencari penghidupan. Wajar khan???

Potret ini menambah keyakinanku akan salahnya Pasal 34 UUD 1945, bahwa:

(1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.

(2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

(3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Karena realita yang kujumpai ternyata adalah

Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh sesama mereka (maksudnya mereka hidup dari saling bantu membantu tanpa banyak bantuan negara)”

(ahmed fikreatif)

.:: Jika Saudara / i menyukai tulisan ini, maka sekarang Anda dapat memberikan apresiasi dengan ikut memberikan donasi / kontribusi finansial ala Blogger. Jika Saudara / i membenci sebagian atau keseluruhan tulisan ini pun saya tetap mempersilakan untuk ikut memberikan donasi. Namun, jika saudara / i tidak bersedia memberikan donasi, itu pun tidak mengapa… Caranya, silakan baca link berikut ini ( klik di sini..! ) ::.

“Gajah Mati Meninggalkan Gading, Harimau Mati Meninggalkan Belang, Manusia Mati Meninggalkan Nama, Blogger Mati Meninggalkan Postingan”

Iklan

2 Tanggapan

  1. Asong-asongan ‘kan ujung tombak produsen. Klo dilarang lalu bagaimana sistem ekonomi bisa berkembang.
    Bukankah di dalam sistem ekonomi ada tiga kegiatan utama, produksi, distribusi, dan konsumsi. Mereka ini ‘kan masuk distributor, kasihan deh ekonomi bangsaku ….. disendat-sendatkan.

    • @Frans: tahu tuh…

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: